Optimalkan Pendapatan Daerah, Tim Pembina Samsat Bondowoso Gelar Monitoring dan Evaluasi Tunggakan Pajak Kendaraan Plat Merah
2 mins read

Optimalkan Pendapatan Daerah, Tim Pembina Samsat Bondowoso Gelar Monitoring dan Evaluasi Tunggakan Pajak Kendaraan Plat Merah

Bondowoso – Dalam rangka meningkatkan indeks kepatuhan pajak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Tim Pembina Samsat Bondowoso menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres penyelesaian tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan dinas atau plat merah yang tersebar di berbagai satuan kerja lingkungan Pemkab.

Langkah ini diambil guna mengukur efektivitas dari berbagai upaya penagihan yang telah berjalan, sekaligus melihat seberapa besar dampak intervensi bersama dalam menekan angka tunggakan kendaraan dinas operasional tersebut.

Kepala UPT PPD Bondowoso, Bambang, memberikan penjelasan mengenai tantangan dalam pengelolaan pajak kendaraan instansi pemerintah. Ia menegaskan bahwa kendaraan plat merah seharusnya menjadi role model bagi publik. “Tantangan penyelesaian tunggakan plat merah ini sangat krusial. Efeknya tidak hanya pada angka realisasi pendapatan, tetapi juga berdampak langsung pada psikologi kepatuhan masyarakat luas. Bagaimana kita bisa mendorong masyarakat untuk patuh pajak, jika kendaraan operasional pemerintahan sendiri masih ada yang menunggak. Oleh karena itu, keteladanan dari instansi pemerintah adalah kunci utama,” tegas Bambang.

Senada dengan hal tersebut, Petugas Jasa Raharja Bondowoso, Hendy, mengutarakan langkah-langkah konkret yang selama ini telah ditempuh di lapangan, termasuk skema penagihan langsung (door-to-door) ke instansi terkait. “Kami telah menjalankan langkah proaktif dengan melakukan penagihan langsung serta rekonsiliasi data secara berkala. Namun, eksekusi ini membutuhkan komitmen kuat dari dalam. Kami sangat meminta dukungan penuh dari Bapenda Kabupaten untuk bersama-sama mendesak instansi terkait agar segera mengalokasikan dan merealisasikan anggaran pajak kendaraan dinasnya,” ujar Hendy.

Sebagaimana diketahui, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta instrumen perlindungan dasar bagi masyarakat yang sangat signifikan. Guna memaksimalkan potensi tersebut, mutlak diperlukan sinergi yang kokoh antara Tim Pembina Samsat selaku pengelola tingkat provinsi dengan Bapenda di tingkat kabupaten.

Semoga dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi ini, komitmen dan sinergi lintas instansi di Kabupaten Bondowoso semakin kuat. Evaluasi ini diharapkan mampu melahirkan solusi taktis yang cepat untuk menuntaskan tunggakan plat merah, sehingga Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat memberikan contoh nyata dalam tertib administrasi perpajakan demi mendorong percepatan pembangunan daerah.