Optimalisasi Data Kendaraan, Jasa Raharja Lanjutkan Pembinaan Wajib Pajak di Sleman
Yogyakarta – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Jasa Raharja Kanwil D.I. Yogyakarta melaksanakan kegiatan SIGAP Instansi ke dua perusahaan, yaitu PT Cahaya Fortuna Sejati dan PT Rentokil Indonesia pada Senin (22/6/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Action Plan Jasa Raharja dalam upaya memperkuat validasi dan pembaruan data kendaraan bermotor milik mitra perusahaan. Fokus kegiatan adalah melakukan update data kendaraan yang masih dimiliki maupun yang telah dijual, yang selanjutnya akan diperbarui melalui aplikasi Ceri Jasa Raharja sebagai basis data terpadu.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kunjungan langsung ke dua lokasi, yakni PT Cahaya Fortuna Sejati di Jl. Gito Gati No. 102 Yogyakarta dan PT Rentokil Indonesia di Jl. Banteng Perkasa No. 17 Yogyakarta. Dari hasil kegiatan, diperoleh data sebanyak 2 Nomor Polisi (Nopol) yang akan menjadi bahan tindak lanjut dalam proses pembinaan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Kegiatan ini dihadiri oleh Fitri Agustin selaku Staff PT Cahaya Fortuna Sejati, Andita selaku Staff PT Rentokil Indonesia, serta Irini Anggereini selaku Staf Administrasi Tingkat I Samsat Sleman. Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi antara Jasa Raharja dan mitra usaha dalam mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor.
Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap PKB dan SWDKLLJ, serta mendorong peningkatan akurasi data kendaraan bermotor. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan collection rate Kanwil D.I. Yogyakarta melalui pendekatan CRM, SIGAP, dan pembinaan berkelanjutan kepada wajib pajak.
Melalui kegiatan SIGAP Instansi ini, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha, meningkatkan kualitas data kendaraan, serta mendukung terciptanya sistem pelayanan dan perlindungan masyarakat yang lebih optimal dan berkelanjutan.
