Mendagri Fokus Petakan Masalah Penanganan Bencana di Pulau Sumatera
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung bergerak cepat memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatera usai ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri mengatakan, pemetaan dilakukan untuk membaca kondisi terkini di daerah terdampak bencana, terutama setelah fase tanggap darurat di sejumlah wilayah mulai berakhir, sementara beberapa daerah lainnya masih melanjutkan masa tanggap darurat selama 15 hari ke depan.
“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pemetaan tersebut dilakukan melalui pertemuan lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
52 kabupaten/kota terdampak bencana
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri memaparkan bahwa sebanyak 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak bencana. Sejak awal, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat.
Langkah-langkah tersebut meliputi pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan darurat, penyediaan layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
Berdasarkan hasil konsolidasi dan pemantauan lapangan, Tito menyampaikan bahwa sebagian besar daerah terdampak telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan kembali berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, aktifnya kembali layanan kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah wilayah masih butuh perhatian khusus
Meski demikian, Mendagri mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan penanganan lanjutan agar dapat segera pulih secara optimal. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 11 daerah telah berangsur normal, sementara tujuh daerah lainnya masih menjadi fokus penanganan.
Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mayoritas daerah terdampak di kedua provinsi tersebut telah memasuki fase pemulihan, namun beberapa wilayah dengan tingkat kerusakan lebih berat tetap mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Mendagri menambahkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung, sementara perbaikan jalan non-nasional masih terus dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Percepatan pendataan dan pembentukan posko pemulihan
Selain infrastruktur, Mendagri juga menyoroti progres pendataan rumah rusak akibat bencana. Pemerintah saat ini terus mempercepat proses pendataan dan validasi agar penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak dapat segera dilakukan. Diharapkan langkah ini dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda darurat.
Untuk mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Tito mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan guna membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum.
Pemerintah juga akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana yang berlokasi di Jakarta dan Banda Aceh. Posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi, serta beroperasi selama 24 jam.
“Posko ini akan diawaki 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari kementerian/lembaga maupun dari daerah-daerah,” tutur Mendagri.
Dikutip dari antaranews.com
