Politik
DPR Dorong Pemulihan Pascabencana dengan Pembentukan Satgas Sumatra
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk Posko dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana guna mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra. Selain itu, pimpinan DPR juga akan bergantian berkantor di Aceh untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mendorong […]
Pemulihan Pascabencana Aceh Dipercepat melalui Kolaborasi DPR dan Pemerintah
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan DPR RI bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait akan terus mendorong percepatan pemulihan pascabencana di Aceh melalui koordinasi yang terintegrasi. Hal itu disampaikan Dasco usai menghadiri rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan kementerian/lembaga dan kepala daerah terdampak bencana. “Kami sepakat akan melakukan penanganan […]
Golkar Fokus pada Padat Karya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Warga Pascabencana
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan program padat karya bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Sarmuji, bantuan pascabencana tidak cukup hanya berupa logistik dan tanggap darurat. Pemerintah perlu memastikan masyarakat terdampak memiliki sumber penghasilan agar dapat bangkit secara mandiri, salah […]
Pemerintah Ungkap Perkembangan Proyek IKN Jelang Penetapan sebagai Ibu Kota Politik 2028
Pemerintah Indonesia memastikan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, menjadikan proyek ini sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang. Keputusan ini diumumkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga saat ini, pembangunan zona eksekutif, termasuk Istana Presiden, Wakil Presiden, dan hunian menteri, telah berjalan. Tahun 2025 juga […]
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pemerintah Paparkan Progres Pembangunan IKN
Pemerintah Indonesia memastikan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, menjadikan proyek ini sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang. Keputusan ini diumumkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga saat ini, pembangunan zona eksekutif, termasuk Istana Presiden, Wakil Presiden, dan hunian menteri, telah berjalan. Tahun 2025 juga […]
Dalam Refleksi 2025, Wakil Ketua MPR Minta DPR–Pemerintah Segera Sahkan RUU Perubahan Iklim
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai refleksi atas dampak perubahan iklim yang semakin meluas sepanjang tahun 2025. Menjelang pergantian tahun menuju 2026, Eddy meminta agar pembahasan RUU tersebut dipercepat sebagai langkah strategis pencegahan dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat di berbagai […]
Wakil Ketua MPR Tekankan Urgensi Pengesahan RUU Perubahan Iklim pada Refleksi 2025
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai refleksi atas dampak perubahan iklim yang semakin meluas sepanjang tahun 2025. Menjelang pergantian tahun menuju 2026, Eddy meminta agar pembahasan RUU tersebut dipercepat sebagai langkah strategis pencegahan dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat di berbagai […]
Serikat Buruh Akan Gugat Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 ke PTUN
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggunakan indeks 0,75. Dengan indeks tersebut, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5,73 juta per bulan. Presiden KSPI Said Iqbal menilai kebijakan penetapan upah minimum di DKI Jakarta tidak […]
Wacana Prabowo Menata Kota Dinilai Butuh Regulasi yang Jelas oleh Komisi VII DPR
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan perlunya aturan hukum yang jelas untuk mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto dalam menata kota-kota di Indonesia. Menurutnya, pembentukan tim arsitektur perkotaan yang direncanakan Presiden tidak akan efektif tanpa landasan hukum yang kokoh, mengingat sebagian besar kota di Indonesia sudah padat dan berkembang secara kompleks. “Kalaupun itu […]
PDIP Nilai Masalah Pilkada Bukan pada Sistem, Melainkan Penegakan Hukum
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Tapi secara prinsip bahwa Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan Pasal 18 dipilih secara demokratis dan ada putusan […]