2 mins read

DPR: Program MBG Mendukung Tujuan Pendidikan Nasional

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai narasi yang memisahkan program Makan Bergizi Gratis dari pendidikan anak sebagai kekeliruan berpikir. Menurutnya, kedua hal tersebut berada dalam satu garis kepentingan yang sama. Azis mengatakan narasi yang berkembang seolah-olah bangsa ini harus memilih antara kenyang dan cerdas, antara tubuh dan pikiran. Padahal, pendidikan justru akan terganggu […]

2 mins read

DPR Tekankan Kolaborasi Antar-Lembaga Lawan Sindikat Narkoba

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan pentingnya penguatan kerja sama intelijen internasional guna mencegah munculnya jalur baru penyelundupan narkoba ke Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tewasnya gembong narkoba Meksiko, Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, dalam operasi militer di negara tersebut. Amelia mengatakan, pernyataan Badan Narkotika Nasional terkait keterkaitan bandar narkotika Meksiko dengan […]

1 min read

DPR Nilai Kekerasan Anak di Sukabumi Sebagai Alarm Serius Perlindungan Anak

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menilai kasus kekerasan terhadap anak berusia 12 tahun berinisial NS hingga meninggal dunia diduga akibat penganiayaan ibu tirinya menjadi alarm serius bagi negara untuk memperkuat sistem deteksi dini perlindungan anak. Menurut Dini, peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Sukabumi tersebut sangat memilukan dan menjadi pengingat bahwa perlindungan anak […]

2 mins read

Sekjen Golkar Minta Kantor DPD Terbuka untuk Masyarakat

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mendorong pemanfaatan maksimal kantor-kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di seluruh Indonesia agar benar-benar menjadi rumah rakyat. Menurut Sarmuji, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tengah merancang petunjuk pelaksanaan untuk memastikan kantor DPD dapat difungsikan sebagai ruang aspirasi dan solusi masyarakat. “Kami ingin kantor DPD Partai Golkar se-Indonesia […]

1 min read

Ketua MPR: Ambang Batas Parlemen 7 Persen Perlu Dikaji Ulang

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai-partai politik. “Saya kira kalau 7 persen ya, memang terlalu tinggi dan itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu,” kata Muzani di Jakarta, Minggu (22/2). Meski demikian, Muzani menegaskan bahwa ambang batas parlemen […]

2 mins read

DPR Sebut Program Kendaraan Kopdes Merah Putih Berpotensi Gerakkan Industri

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti pengadaan kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun dari produsen otomotif asal India yang diamankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurut Evita, pengadaan dalam skala besar tersebut tidak hanya berdampak pada distribusi logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif […]

1 min read

Rapat Paripurna DPR Tegaskan MKMK Tak Dapat Memproses Laporan Adies Kadir

Rapat Paripurna Ke-14 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak berwenang memproses laporan terkait pencalonan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keputusan tersebut merupakan hasil kesimpulan rapat Komisi III DPR RI. Dalam kesimpulan itu […]

1 min read

DPR Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan Bencana Sumatera

Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI menggelar rakor rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera bersama jajaran menteri dan kepala lembaga di kompleks parlemen, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan rapat tersebut bertujuan mengevaluasi penanganan pascabencana di wilayah Sumatera. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar di Aceh […]

2 mins read

DPR Beri Tanggapan atas Klaim Jokowi soal RUU KPK

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menyebut revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) merupakan murni inisiatif DPR. Menurut Abdullah, dalam proses pembahasannya saat itu, pemerintah tetap terlibat aktif. Presiden mengirimkan perwakilan untuk membahas revisi UU tersebut bersama DPR. […]

2 mins read

Anggota DPR Soroti Pentingnya Hibah Kapal Patroli Jepang bagi Keamanan Maritim

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menilai hibah kapal patroli dari Pemerintah Jepang memberikan keuntungan nyata bagi penguatan pengamanan laut Indonesia, terutama mengingat luasnya wilayah perairan nasional dan kompleksitas ancaman maritim. Menurut dia, hibah kapal patroli senilai lebih dari Rp200 miliar atau setara 1,9 miliar yen tersebut menjadi tambahan penting bagi TNI Angkatan Laut […]