Politik
DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Jadi UU
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara menjadi undang-undang pada Sidang Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2025, Selasa, 25 November 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menanyakan persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU tersebut. Seluruh peserta rapat paripurna menyatakan setuju untuk disahkan menjadi UU. Ketua […]
Politik Anak Muda: Strategi dan Hambatan Menuju Parlemen
Gerakan politik anak muda di Indonesia saat ini berada di persimpangan antara energi pembaruan dan menjadi ornamen elite lama. Anak muda membawa imajinasi politik yang cair, dekat dengan isu masa depan seperti iklim, kesehatan mental, ekonomi digital, dan transparansi. Namun, ketika masuk dunia politik nyata, semangat itu kerap tak sebanding dengan peluang kemenangan. Politik bukan […]
BSN Diminta Komisi VII DPR Tingkatkan Pengawasan SNI, Atasi Produk Impor Ilegal
Komisi VII DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) meningkatkan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai benteng proteksi dari impor ilegal. Wakil Ketua Komisi VII, Evita Nursanty, menekankan pentingnya SNI untuk menjaga daya saing produk dalam negeri dan mencegah masuknya barang berkualitas rendah yang dapat merusak harga pasar. Evita menekankan perlunya sosialisasi SNI melalui […]
Politikus PDIP Pertanyakan Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR: “Rakyat yang Mana?”
nggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menanggapi gugatan sekelompok mahasiswa yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan dalam Undang-Undang MD3 agar rakyat memiliki hak memecat atau melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR. Menurut Darmadi, gugatan tersebut sah sebagai hak warga negara, tetapi mekanismenya perlu dikaji secara detail dan hati-hati. Pertanyaan Besar: […]
DPR Dorong Pendidikan Tak Lagi Diatur Daerah, Ini Alasannya
Usulan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI terkait Revisi UU Sisdiknas di BGTK Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (19/11). Menurut Purnamasidi, langkah ini diperlukan untuk memastikan pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia serta mengoptimalkan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Kesenjangan Fiskal Jadi Masalah Utama […]
Penolakan Budi Arie oleh Kader Gerindra Jadi Sorotan
ulungagung, Sidoarjo, dan Pati. Fenomena ini mengingatkan pada prinsip Leonardus Benyamin Moerdani: kesetiaan tidak sekadar menjilat, tetapi juga menjaga pemimpin dari potensi kesalahan yang dilakukan pihak oportunis. Menurut pengamat politik, sikap kader Gerindra mencerminkan upaya menjaga ideologi dan integritas partai. Budi Arie sebelumnya menyatakan niatnya bergabung dengan Gerindra setelah merasa Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal […]
Kaesang Target PSI Menang Besar di 2029, Siapkan Strategi Kampanye dengan Baliho Berwajah Jokowi
Sulawesi Tengah (Sulteng). Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menegaskan Sulawesi Tengah harus menjadi pionir partai pada Pemilu mendatang. Pernyataan ini disampaikan dalam Rakorwil PSI Se-Sulteng di Palu, Rabu (19/11/2025). Kaesang meminta seluruh kader memperkuat struktur akar rumput agar PSI lolos verifikasi partai sebelum pemilu. Ia menekankan pentingnya menyiapkan ‘isi tas’, agar elektabilitas tinggi bisa diterjemahkan […]
Sehari Kemarin: Prabowo Setujui Revisi KUHAP, TNI Diminta Perkuat Penanganan Tambang Ilegal
Berbagai peristiwa politik penting mewarnai pemberitaan kemarin. Mulai dari persetujuan Presiden Prabowo terhadap pengesahan RUU KUHAP, pertemuan dengan Michael Bloomberg, hingga latihan operasi malam TNI untuk mencegah tambang ilegal di Bangka Belitung. Berikut rangkuman lengkapnya. 1. Presiden Prabowo Setuju RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-Undang Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui […]
MPR Tinjau Ulang Peran UUD dalam Mendorong Kesejahteraan Publik
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan pentingnya meninjau beberapa pasal yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah Pasal 2 ayat (3) tentang pengambilan keputusan MPR melalui suara terbanyak. Ia mengingatkan bahwa semangat musyawarah jangan sampai hilang dan majelis tidak berubah menjadi sekadar tempat voting. Tifatul juga menyoroti Pasal […]
Jika Tak Sepakat dengan KUHAP Baru, Pimpinan DPR Sarankan Judicial Review
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan RUU KUHAP yang rencananya disahkan menjadi UU besok, Selasa (18/11/2025), untuk melakukan judicial review. “Kalau memang enggak setuju dengan isinya, bisa melalui judicial review,” kata Cucun saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025). Jika tidak ada aral melintang, DPR akan mengesahkan […]