Politik
Serikat Buruh Akan Gugat Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 ke PTUN
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggunakan indeks 0,75. Dengan indeks tersebut, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5,73 juta per bulan. Presiden KSPI Said Iqbal menilai kebijakan penetapan upah minimum di DKI Jakarta tidak […]
Wacana Prabowo Menata Kota Dinilai Butuh Regulasi yang Jelas oleh Komisi VII DPR
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan perlunya aturan hukum yang jelas untuk mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto dalam menata kota-kota di Indonesia. Menurutnya, pembentukan tim arsitektur perkotaan yang direncanakan Presiden tidak akan efektif tanpa landasan hukum yang kokoh, mengingat sebagian besar kota di Indonesia sudah padat dan berkembang secara kompleks. “Kalaupun itu […]
PDIP Nilai Masalah Pilkada Bukan pada Sistem, Melainkan Penegakan Hukum
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Tapi secara prinsip bahwa Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan Pasal 18 dipilih secara demokratis dan ada putusan […]
Pilkada Tidak Langsung: Menelaah Pihak yang Berpotensi Diuntungkan
Partai Golkar mendorong agar pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau dikenal sebagai pilkada tidak langsung. Beberapa partai lain, seperti PKB dan PKS, menyatakan dukungan terhadap wacana ini. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai skema pilkada tidak langsung tetap mencerminkan kedaulatan rakyat karena melibatkan wakil-wakil yang […]
Bawaslu Tingkatkan Standar Pelayanan dalam Menangani Pelanggaran Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memperkuat standar pelayanan dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan proses berjalan profesional dan sesuai prosedur. Anggota Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Puadi, menyampaikan bahwa penguatan standar pelayanan dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi dan pelibatan masyarakat. Laporan dugaan pelanggaran bisa masuk melalui temuan pengawas Pemilu […]
PDIP Nilai Pilkada Tidak Langsung Mengancam Kualitas Demokrasi
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengkritik keras wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang disebut-sebut akan diubah menjadi mekanisme pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, gagasan tersebut bersifat gegabah dan berpotensi menarik mundur kualitas demokrasi di Indonesia. “Hati-hati. Kita sudah begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret (mundur),” kata Said usai […]
Penanganan Krisis Iklim Dinilai DPR Harus Lebih Fundamental
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyatakan krisis iklim harus dijawab melalui kebijakan yang menyentuh akar persoalan dan dapat diterapkan secara konkret di daerah. Menurutnya, langkah nyata perlu dimulai dari sektor yang paling memungkinkan untuk ditangani, khususnya sektor pertanian. Berdasarkan peta emisi Kabupaten Trenggalek, Novita menyebut sektor pertanian menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca […]
Menyikapi Mundurnya FX Rudy, PDIP Sampaikan Pernyataan Resmi
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa keputusan terkait pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jawa Tengah sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. DPP maupun Mahkamah Partai tidak akan memproses atau menindaklanjuti surat tersebut. “Nah tapi soal nanti dikabulkan atau tidak permintaan itu, tergantung ketua umum […]
Pengamat Nilai Putusan MK Soal Uji Materi UU Tipikor Bertentangan
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Meski menolak, MK mengakui adanya multitafsir atas kedua pasal yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga merekomendasikan DPR untuk merumuskan ulang norma tersebut. Kuasa […]
Surat Pemprov ke Dua Lembaga PBB Dinilai Wajar oleh Anggota DPR Aceh
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Nasir Djamil, membela surat bantuan yang dikirim Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua lembaga internasional di bawah PBB di Indonesia, yakni UNDP dan UNICEF. Nasir menyatakan surat tersebut tidak istimewa karena kedua lembaga selama ini memiliki program di Aceh. “Karena itu, sangat wajar kalau pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga […]