DPR Dorong Pemulihan Pascabencana dengan Pembentukan Satgas Sumatra

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk Posko dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana guna mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra. Selain itu, pimpinan DPR juga akan bergantian berkantor di Aceh untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mendorong percepatan pemulihan pascabencana melalui koordinasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah saat ini juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara serta mempersiapkan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

“Kita sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pascabencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi,” ujar Sufmi Dasco Ahmad, dikutip dari Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Kamis, 1 Januari 2026.

Pemulihan Jadi Dasar Penganggaran APBN 2026

Dasco berharap, penanganan darurat yang berlanjut ke tahap pemulihan terkoordinasi ini dapat menjadi dasar penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah juga masih melakukan pendataan terhadap desa-desa yang mengalami kerusakan berat hingga hilang akibat banjir dan bencana lainnya.

Menurutnya, keberadaan Posko dan Satgas Pemulihan Bencana diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan, serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tertangani secara menyeluruh.

Estimasi Anggaran Pemulihan Capai Rp59,25 Triliun

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penanganan pascabencana di Sumatra harus dilakukan secara gotong royong oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait. Tito menilai skala dampak bencana di Aceh jauh lebih berat dibandingkan daerah lainnya.

Ia menjelaskan, penanganan pascabencana mencakup berbagai komponen, seperti pembangunan kembali kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, serta jembatan dan infrastruktur pendukung lainnya.

Tito juga melaporkan bahwa infrastruktur nasional yang menghubungkan wilayah ke Banda Aceh telah kembali terkoneksi. Namun, akses menuju kabupaten terpencil dan desa-desa terdampak masih menjadi fokus utama perbaikan.

Adapun estimasi total anggaran pemulihan pascabencana mencapai Rp59,25 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Aceh sebesar Rp33,75 triliun, Sumatra Barat Rp13,5 triliun, serta Sumatra Utara Rp12 triliun.

Dikutip dari metrotvnews.com