Jawa Barat Akan Ambil Alih Pengelolaan Jalan Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota

emerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih pengelolaan jalan desa sebagai upaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dasar dan mempercepat penuntasan persoalan kesehatan masyarakat. Langkah ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

Menurut Gubernur, pengambilalihan pengelolaan jalan desa oleh Pemprov Jabar berkaitan erat dengan upaya penyelesaian masalah stunting dan berbagai isu kesehatan lainnya yang masih terjadi di wilayah pedesaan.

“Data kebutuhan anggaran sedang kami himpun secara detail. Setelah datanya masuk, saya akan merumuskan kebijakan baru. Bantuan keuangan infrastruktur desa, nanti pembangunan jalannya akan diambil alih provinsi semuanya,” kata KDM.

Desa Bisa Fokus Tangani Kesehatan dan Stunting

KDM menjelaskan bahwa setelah pembangunan dan perbaikan jalan desa ditangani provinsi, pemerintah desa dapat lebih fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat. Mulai dari penanganan stunting, perbaikan gizi, hingga penyelesaian penyakit masyarakat lainnya.

“Data yang dihimpun Bappeda Jabar akan menentukan besaran biaya recovery program-program kesehatan warga desa, sehingga masalah kesehatan bisa dituntaskan,” ujarnya.

Akademisi: Langkah Strategis Tingkatkan Standar Infrastruktur

Akademisi Ilmu Komunikasi UIKA Bogor, Yama Sumbodo, menilai rencana Pemprov Jabar tersebut sebagai keputusan strategis yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik.

“Ini menunjukkan komitmen Pemprov Jabar menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan manfaatnya bisa langsung dirasakan warga,” ujarnya.

Menurut Yama, pengambilalihan pembangunan jalan desa oleh provinsi dapat memastikan standar infrastruktur yang selama ini sulit dicapai di tingkat lokal.

Dikutip dari RRI.co.id