KemenHAM Dorong Ekosistem HAM Berkelanjutan Lewat Program Prioritas Nasional
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan Program Prioritas Pembangunan HAM 2026 akan menjadi fondasi utama penguatan ekosistem HAM nasional maupun daerah. Fokus utama program tersebut adalah pengarusutamaan HAM melalui peningkatan kapasitas aparatur di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Kita akan membahas secara komprehensif Program Prioritas Pembangunan HAM 2026 yang menjadi fondasi bagi penguatan ekosistem HAM nasional dan daerah. Kualitas pemahaman aparatur negara terhadap prinsip HAM sangat menentukan kualitas layanan publik,” ujar Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).
Ia menekankan bahwa pendidikan HAM serta peningkatan kompetensi aparatur menjadi langkah strategis agar prinsip-prinsip HAM terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan di berbagai sektor.
“Pendidikan HAM dan peningkatan kompetensi aparatur adalah kunci utama. Hal ini agar prinsip HAM benar-benar terintegrasi dalam seluruh proses pemerintahan,” lanjutnya.
Mugiyanto menambahkan bahwa prioritas kedua dalam pembangunan HAM 2026 adalah pemajuan dan pemenuhan HAM melalui penguatan kapasitas masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas.
“Pemenuhan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab negara. Tetapi ini memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha,” kata Mugiyanto.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa Musrenbang Pembangunan HAM 2025 merupakan ruang strategis dalam menyusun perencanaan teknis yang dapat memastikan nilai-nilai HAM diimplementasikan secara nyata.
“Musyawarah Pembangunan HAM ini adalah untuk menyusun perencanaan teknis dan teknokratis. Hal ini dilakukan agar HAM yang sifatnya akrab dan tidak berwujud bisa diaplikasikan dan diimplementasikan dalam pelayanan pembangunan HAM,” ujar Natalius Pigai.
Dikutip dari RRI.co.id
