Komisi IV DPR Tekankan Kolaborasi Penanganan Bencana, Bukan Saling Menyalahkan
Seruan untuk Tidak Saling Menyalahkan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia meminta agar tidak ada pihak yang saling melempar tanggung jawab maupun saling menyalahkan, karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah langkah penanganan yang cepat dan efektif.
Panggah mengatakan penanganan bencana harus diiringi dengan upaya pencegahan menyeluruh agar risiko bencana di masa mendatang dapat diminimalisasi. “Yang terpenting kita harus dalam kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, untuk diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dan lain-lain,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Penggundulan Hutan Jadi Pemicu Utama
Menurut Panggah, banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah tidak terlepas dari kerusakan lingkungan, khususnya penggundulan hutan, yang diperparah dengan curah hujan tinggi. Ia mencontohkan kondisi hutan di Jawa yang kini separuh dari total luasannya, sekitar 2,4 juta hektare, telah berubah menjadi lahan terbuka.
Kondisi tersebut merupakan akumulasi berbagai persoalan tata kelola sumber daya alam yang belum diselesaikan secara komprehensif. Ia menekankan bahwa kerusakan hutan meningkatkan kerentanan daerah terhadap bencana hidrometeorologi.
Momentum Evaluasi Tata Kelola Alam
Panggah mengingatkan bahwa bencana seharusnya menjadi momentum evaluasi kebijakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan keberlangsungan generasi mendatang.
“Harus dijadikan momentum kita semua untuk introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh kebijakan pembangunan yang memiliki orientasi keberlanjutan, yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan,” ungkapnya.
Kritik terhadap Pernyataan Menko PM Muhaimin Iskandar
Panggah menilai tidak tepat pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, yang meminta sejumlah kementerian melakukan “tobat nasuhah” terkait bencana di Sumatra. Ia menyebut pernyataan tersebut tidak memberikan solusi komprehensif dan kurang pantas disampaikan dalam situasi krisis.
“Prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM,” tegas Panggah.
Dikutip dari antaranews.com
