Komisi VII Tekankan Pentingnya Reformasi Keselamatan di Sektor Pariwisata

Komisi VII DPR RI menekankan perlunya reformasi menyeluruh terhadap faktor keselamatan dan keamanan pariwisata nasional seiring pembukaan awal tahun 2026. Sorotan ini muncul menyusul sejumlah kecelakaan wisata yang terjadi sepanjang 2025.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa keselamatan wisatawan harus menjadi fondasi utama pembangunan pariwisata Indonesia. Menurutnya, faktor keselamatan belum menjadi prioritas kebijakan secara konsisten.

“Faktor keselamatan dan keamanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia. ‘Safety and security tourism’ harus menjadi pilar utama pariwisata Indonesia serta menempatkan aksesibilitas, amenitas, atraksi (3A+S),” ujar Evita, Senin (5/1/2026).

Evita menyoroti berbagai tragedi wisata sepanjang 2025 yang menimbulkan korban jiwa di kawasan laut, pantai, gunung, hingga transportasi penyeberangan. Ia menekankan bahwa jaminan keselamatan wisatawan harus sejajar dengan target peningkatan kunjungan dan belanja wisata.

Komisi VII mendorong Kementerian Pariwisata untuk mengambil inisiatif reformasi keselamatan secara menyeluruh, dengan melibatkan lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Evita juga menekankan pentingnya penetapan standar nasional keselamatan dan keamanan, termasuk sertifikasi operator, sistem peringatan dini, dan koordinasi respon cepat.

“Harus ada yang leading untuk menjadi koordinator yang mengatur semua sumber daya secara cepat. Semua sudah ada lembaganya yang menjalankan fungsi masing-masing, kita harus bongkar sisi lemahnya, ini termasuk pre-emtif dan preventif,” ucapnya.

Selain itu, wisatawan juga didorong memiliki kesadaran kritis terhadap prosedur keselamatan di lapangan. Mereka diimbau berani menolak aktivitas yang tidak menjamin keselamatan.

“Wisatawan harus kita berdayakan juga. Wisatawan harus berani meminta jaminan keselamatan dari operator, jika ragu jangan ikut,” pungkas Evita.

Dikutip dari RRI.co.id