Pemerintah Pangkas Target Produksi Nikel Jadi 250–260 Juta Ton
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menurunkan target produksi nikel nasional pada 2026 menjadi sekitar 250 hingga 260 juta ton. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan target produksi yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2025 yang mencapai 379 juta ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi smelter di dalam negeri. Menurutnya, produksi nikel akan diselaraskan dengan kemampuan penyerapan industri pengolahan.
“Nikel kami sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 juta ton,” ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.
Tri optimistis kebijakan pemangkasan produksi ini akan berdampak positif terhadap harga nikel di pasar global. Ia menyebut harga nikel saat ini telah berada di atas USD17 ribu per dry metric ton, meningkat dibandingkan rata-rata harga sepanjang 2025 yang berada di kisaran USD14 ribu per dry metric ton.
Selain membahas kebijakan produksi, Tri juga menyampaikan perkembangan rencana kerja dan anggaran biaya milik PT Vale Indonesia Tbk untuk tahun 2026. Ia memastikan persetujuan RKAB perusahaan tersebut akan segera diterbitkan.
“Ini sudah mau, sebentar lagi. Malam ini InsyaAllah dapat persetujuan,” kata Tri.
RKAB PT Vale Indonesia diketahui berakhir pada 2025 dan sebelumnya masih dalam proses pengajuan. Kondisi ini membuat perusahaan tidak dapat memperoleh relaksasi produksi sebesar 25 persen hingga 31 Maret 2026.
Tri menegaskan RKAB 2026 yang akan diterbitkan untuk Vale hanya berlaku selama satu tahun, karena dokumen yang diajukan merupakan RKAB baru khusus untuk tahun berjalan.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyampaikan rencana pemangkasan produksi nikel nasional sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga komoditas di pasar global. Kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan pasokan dan permintaan nikel dunia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara industri besar dan pengusaha tambang daerah. Ia meminta perusahaan pengolahan berskala besar untuk menyerap bijih nikel dari penambang lokal.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak menginginkan praktik monopoli dalam rantai industri nikel nasional. Ia menegaskan investasi harus tetap kuat, namun pengusaha daerah juga perlu diberi ruang agar tumbuh bersama.
Dikutip dari metrotvnews.com
