Penyaluran Bantuan di Sumatera, Kemensos Utamakan Pendekatan Berbasis Asesmen
Kementerian Sosial (Kemensos) menyampaikan bahwa penyaluran seluruh bantuan pascabencana di wilayah Sumatera dilakukan berbasis asesmen guna memastikan bantuan tepat sasaran.
“Semuanya kami salurkan setelah melalui proses asesmen beserta BNPB dan juga dengan pemerintah daerah,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa asesmen tersebut mencakup pendataan dan verifikasi kondisi korban, ahli waris, serta kebutuhan keluarga terdampak bencana.
Pada masa kedaruratan, Kemensos telah mendukung penanganan bencana melalui penyediaan logistik serta pengoperasian dapur umum di lokasi pengungsian. Upaya ini melibatkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang bekerja sama dengan TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Memasuki fase pascabencana, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan bagi keluarga terdampak yang menempati hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). Salah satunya berupa bantuan tunai sebesar Rp3 juta per keluarga untuk pengadaan perabot rumah tangga di huntara maupun huntap yang telah disediakan pemerintah bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.
“Kami setelah berkoordinasi dengan Pak Seskab dan juga dengan Menteri Keuangan akan memberikan bantuan Rp3 juta untuk membeli isian rumah, apakah itu alat-alat dapur atau juga alat-alat rumah tangga yang lain,” kata Mensos.
Selain itu, Kemensos juga memberikan bantuan tunai tambahan lauk-pauk sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan bagi keluarga terdampak yang tinggal di huntara atau huntap.
Kemensos turut menyalurkan santunan duka bagi korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per jiwa serta santunan untuk korban luka berat sebesar Rp5 juta per jiwa. Hingga saat ini, santunan telah diberikan kepada 86 ahli waris dengan total nilai lebih dari Rp1,2 miliar yang tersebar di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Kota Sibolga, serta daerah lain yang masih dalam proses verifikasi data.
Dikutip dari antaranews.com
