Penyaluran KUR Tembus Rp238,7 Triliun per 15 November, Ungkap Menteri UMKM

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 15 November 2025 telah mencapai Rp238,7 triliun, atau 83,2 persen dari target Rp286,61 triliun pada tahun ini.

“Per 15 November 2025, nilai penyaluran kurang lebih sudah Rp238 triliun atau 83 persen. Artinya, kami masih tinggal kurang lebih 17 persen lagi untuk mencapai target yang ditugaskan,” ujar Maman dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11).

Dari total penyaluran tersebut, sekitar 60,7 persen dialokasikan ke sektor produksi, melampaui target minimal 60 persen. Pemerintah optimistis porsi penyaluran KUR ke sektor produksi dapat mencapai 61 persen pada Desember 2025.

Maman juga melaporkan bahwa jumlah pelaku UMKM penerima KUR yang berhasil naik kelas telah melampaui target tahun ini. Hingga 15 November, debitur graduasi mencapai 1.321.830 orang, atau 112 persen dari target awal sebanyak 1,17 juta debitur.

Meski realisasi penyaluran berjalan positif, Maman mengakui masih banyak keluhan terkait akses UMKM terhadap KUR, terutama mengenai permintaan agunan dan persoalan data pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Ia menegaskan bahwa pengajuan KUR di bawah Rp100 juta tidak diperbolehkan meminta agunan apa pun.

Namun, di lapangan masih ditemukan petugas perbankan yang meminta BPKB hingga sertifikat tanah untuk verifikasi. “Itu semata-mata untuk verifikasi atau tekanan psikologis agar tidak terjadi moral hazard,” jelasnya.

Maman memastikan Kementerian UMKM tetap melarang praktik tersebut dan akan memperketat pengawasan. “Karena ini sudah aturan, kami tidak mungkin keluar dari regulasi. Pinjaman Rp1 juta sampai Rp100 juta tidak boleh dimintakan agunan,” tegasnya.

Dikutip dari antaranews.com