Pilkada Tidak Langsung: Menelaah Pihak yang Berpotensi Diuntungkan

Partai Golkar mendorong agar pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau dikenal sebagai pilkada tidak langsung. Beberapa partai lain, seperti PKB dan PKS, menyatakan dukungan terhadap wacana ini.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai skema pilkada tidak langsung tetap mencerminkan kedaulatan rakyat karena melibatkan wakil-wakil yang dipilih melalui pemilu. Selain itu, sistem ini dinilai dapat menekan tingginya ongkos politik yang selama ini membebani pasangan calon.

Pengamat politik dari Politika Research & Consulting, Nurul Fatta, menilai pihak yang paling diuntungkan dari penerapan pilkada tidak langsung adalah partai penguasa, yakni Gerindra, serta Golkar yang memiliki relasi politik dan ekonomi kuat dengan para pengusaha. PKB dan PAN juga disebut berpotensi diuntungkan karena memiliki komposisi kursi DPRD cukup besar di berbagai daerah.

Fatta menekankan bahwa mahalnya pilkada langsung bukan semata karena rakyat memilih langsung, melainkan karena tata kelola penyelenggaraan pemilu yang belum efisien. “Digitalisasi tahapan pemilu, pengawasan dana kampanye, dan penegakan hukum seharusnya menjadi jawaban, bukan menghapus hak politik warga negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, argumen bahwa pilkada langsung mudah dikendalikan pemodal tidak sepenuhnya tepat. Pemilih bersifat heterogen dan memiliki pertimbangan sendiri, sehingga hasil pilkada langsung selalu mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pilkada tidak langsung oleh DPRD menciptakan arena kontestasi politik yang lebih sempit dan lebih mudah diprediksi, tetapi juga berpotensi memunculkan praktik transaksi politik tertutup di kalangan elite.

Dikutip dari timesindonesia.co.id