DPR: Menteri Kehutanan Raja Juli Harus Jawab Dampak Kerusakan Hutan

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukan muncul dalam satu atau dua tahun terakhir, melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk sejak era sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang membahas bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah.

Firman menilai Raja Juli tidak bisa disalahkan secara sepihak atas kondisi hutan yang kini menjadi sorotan publik. Menurutnya, kerusakan ekologis telah terjadi jauh sebelum menteri saat ini menjabat.

“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta (Muhaimin Iskandar) tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” ujar Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).

Rentannya Kawasan Indonesia

Firman juga menyoroti kondisi rentan di berbagai kawasan di Indonesia. Ia mengaku khawatir saat melewati wilayah rawan longsor.

“Saya miris pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” katanya.

Tegas Terhadap Aktivitas Kayu Saat Bencana

Politikus Golkar ini menyoroti masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah kondisi bencana. Ia meminta Kementerian Kehutanan menindak tegas perusahaan yang terlibat dan mempertimbangkan pencabutan izin jika diperlukan.

“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana,” ujarnya.

Dikutip dari cnnindonesia.com