Ketua DPR Minta Pelayanan Haji Bebas dari Hambatan Teknis
Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan persiapan haji 2026 berjalan optimal agar tidak merugikan calon jemaah.
Ia menegaskan, jangan sampai impian dan cita-cita jemaah haji tertunda hanya karena persoalan teknis. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Puan juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga terkait untuk mengantisipasi berbagai potensi kendala menjelang keberangkatan jemaah ke Tanah Suci.
“DPR RI tentu saja siap untuk memfasilitasi, mengevaluasi, dan bekerja sama agar tidak terjadi kondisi di mana jemaah haji terlantar, tertunda, atau bahkan gagal berangkat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, memastikan bahwa persiapan layanan haji 2026 telah mendekati tahap akhir. Ia menyebut kesiapan layanan hampir mencapai 100 persen menjelang operasional haji.
“Kesiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Saat ini kami berada pada tahap pengecekan akhir seluruh layanan,” kata Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta.
Ia menjelaskan, berbagai fasilitas telah disiapkan untuk menunjang kenyamanan jemaah. Di Makkah, tersedia 177 hotel dan 51 dapur, sementara di Madinah disiapkan 100 hotel dan 23 dapur untuk kebutuhan akomodasi dan konsumsi jemaah.
Selain itu, layanan kesehatan juga telah dipersiapkan secara menyeluruh dan berada di bawah pengawasan ketat guna memastikan kondisi jemaah tetap terjaga selama menjalankan ibadah.
Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh kartu Nusuk telah tiba di Indonesia. Kartu tersebut akan dibagikan kepada calon jemaah haji dan diaktifkan saat berada di embarkasi sebelum keberangkatan.
Rencananya, kloter pertama jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan pada 22 April 2026. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah.
