DPR: Program MBG Mendukung Tujuan Pendidikan Nasional

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai narasi yang memisahkan program Makan Bergizi Gratis dari pendidikan anak sebagai kekeliruan berpikir. Menurutnya, kedua hal tersebut berada dalam satu garis kepentingan yang sama.

Azis mengatakan narasi yang berkembang seolah-olah bangsa ini harus memilih antara kenyang dan cerdas, antara tubuh dan pikiran. Padahal, pendidikan justru akan terganggu apabila anak-anak belajar dalam kondisi lapar.

“Kesalahan berpikir yang terus direproduksi adalah menyamakan ‘bagian dari anggaran pendidikan’ dengan ‘pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan’. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cara baca yang sengaja disederhanakan,” kata Azis di Jakarta, Jumat.

Anggaran Pendidikan Bukan Sekadar Ruang Kelas

Azis menilai kegaduhan terkait anggaran pendidikan dan program makan bergizi muncul akibat penggiringan narasi angka ratusan triliun rupiah ke ruang publik, seolah-olah terjadi perampasan hak atau penggerusan kebutuhan dasar pendidikan.

Padahal, menurutnya, anggaran negara bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang tidak sesederhana persepsi publik.

“Anggaran negara bukan pamflet politik. Ia bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang sering kali tidak ramah bagi emosi,” ujarnya.

Dalam kerangka anggaran pendidikan, negara tidak hanya membiayai ruang kelas, buku, atau gaji guru, tetapi juga seluruh prasyarat agar anak dapat belajar secara utuh.

“Di titik inilah program makan bergizi ditempatkan; bukan sebagai pengganti, apalagi pemotong, melainkan sebagai penopang,” tegasnya.

Mandat Konstitusi 20 Persen Tetap Berlaku

Azis menjelaskan bahwa ketika APBN meningkat, maka mandat konstitusional alokasi pendidikan sebesar 20 persen otomatis ikut meningkat.

Dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat program makan bergizi, anggaran dialokasikan dalam kerangka pendidikan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya.

Menurutnya, kebijakan efisiensi negara bukanlah memangkas hak-hak yang efektif dan menyentuh masyarakat, melainkan mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos untuk kemudian diarahkan ke program berdampak langsung.

“Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan siapa yang dikorbankan, melainkan apakah kebutuhan dasar lain tetap terjaga,” katanya.

Azis menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis dan anggaran pendidikan seharusnya dipahami sebagai kebijakan yang saling menguatkan demi menciptakan generasi yang sehat sekaligus cerdas.

Dikutip dari antaranews.com