BPBD Kudus Distribusikan 12 Tandon Air Mobile untuk Warga Terdampak

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (BPBD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak kekeringan pada musim kemarau 2026, termasuk penyediaan dua mobil tangki air dan 12 unit tandon berkapasitas 2.500 liter.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus, Eko Hari Djatmiko, mengatakan tandon air tersebut akan ditempatkan di desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih.

“Nantinya tandon air mobile bisa ditempatkan di sejumlah desa yang warganya mengalami kesulitan air bersih,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Dengan adanya fasilitas tersebut, warga tidak perlu lagi menunggu distribusi air bersih secara langsung, melainkan dapat mengambil air dari tandon yang telah disediakan di wilayah masing-masing.

Selain itu, BPBD Kudus juga memiliki dua armada truk tangki berkapasitas 5.000 liter dan 3.000 liter untuk mendukung distribusi air bersih. Dukungan tambahan juga berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum Kudus (PDAM) serta pihak swasta.

Sejumlah wilayah yang rawan kekeringan meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Jekulo.

Sebagian desa bahkan telah melakukan langkah antisipasi mandiri melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas).

Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa pemerintah daerah juga melakukan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi potensi kemarau ekstrem tahun ini.

“Upaya ini difokuskan pada titik-titik rawan kekeringan agar distribusi bantuan air dapat dilakukan secara efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fenomena kemarau ekstrem yang kerap disebut sebagai El Nino dengan intensitas tinggi perlu diantisipasi secara serius melalui koordinasi antara pemerintah daerah, OPD, PDAM, pemerintah desa, hingga sektor swasta.

Pemerintah daerah juga mendorong desa-desa untuk meningkatkan kemandirian dalam penyediaan air bersih, termasuk melalui pengadaan tandon dan penguatan program Pamsimas.

“Kalau desa sudah siap secara mandiri, itu justru lebih baik. Pemerintah tinggal memperkuat dan membantu jika dibutuhkan,” kata Sam’ani.