PDIP Nilai Pilkada Tidak Langsung Mengancam Kualitas Demokrasi
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengkritik keras wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang disebut-sebut akan diubah menjadi mekanisme pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, gagasan tersebut bersifat gegabah dan berpotensi menarik mundur kualitas demokrasi di Indonesia.
“Hati-hati. Kita sudah begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret (mundur),” kata Said usai Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak PDIP Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12/2025).
Said menegaskan pilkada langsung merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi. Karena itu, setiap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah harus dikaji secara mendalam agar tidak mengorbankan esensi demokrasi yang lebih substantif.
“Sesungguhnya kita ingin maju dalam demokrasi. Apakah kita akan kembali ke demokrasi prosedural atau tetap memperkuat demokrasi yang substantif,” ujarnya.
Ia juga menilai alasan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Said mempertanyakan apakah mekanisme pemilihan melalui DPRD benar-benar lebih murah dan terbebas dari persoalan biaya politik yang sama.
“Saya minta hati-hati dan dikaji secara mendalam plus minusnya. Jangan ada anggapan pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD tidak high cost? Jangan-jangan sama saja,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut.
Menurut Said, persoalan utama demokrasi bukan terletak pada pilihan sistem pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan pada kualitas pendidikan politik yang dijalankan partai politik kepada masyarakat.
“Problemnya bukan di situ. Seharusnya problemnya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi kepada pemilih dan masyarakat bahwa politik uang itu buruk bagi kehidupan kita semua,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan pelaksanaan pilkada langsung dinilai tidak produktif dan tidak efektif. PKB, kata Cak Imin, akan mengevaluasi sistem pilkada langsung yang telah berjalan sejak 2005.
“Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif. Kita akan evaluasi,” kata Cak Imin saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2025).
Menurutnya, evaluasi tersebut penting sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi nasional. Ia menambahkan wacana tersebut tidak hanya menjadi pandangan PKB, melainkan juga disadari oleh partai politik lain.
“Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum dalam paket-paket pemilu yang tidak produktif. Pilkada langsung tidak produktif,” ujarnya.
Dikutip dari cnnindonesia.com
